SIKNAS online bermula pada tahun 2007 dengan menyewa jaringan dengan bekerjsama dengan beberapa vendor, termasuk PT.Patracom. Jaringan tersebut dapat digunakan secara online mulai dari Depkses Pusat, Dinkes Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia untuk mengentri data, telepon dan video conference (pusat & prov). Selama dioperasikannya, bukan berarti mulus, tetapi masih banyak komplain dari daerah, terutama pada kesinambungan berfungsinya begitupun kecepatan aksesnya. Namun pada bulan Desember 2008, jaringan tersebut terputus karena masa kontrak Depkes dengan PT. Patracom habis. Bukan hanya jaringan yang putus, tetapi seluruh fasilitas yang digunakan telah diangkut oleh PT. Patracom karena pemenang tendernya bukan lagi PT. Patracom. Kegiatan SIKNAS online terhenti total selama 5 bulan.
Pada bulan Mei 2009, telah diiformasikan kepada pengelola SIKNAS online di daerah bahwa aplikasi SIKNAS online dapat dientri pada internet karena aplikasinya sudah di upload ke internet.
Pemikiran saya, kenapa bukan dari dulu digituin. Daripada sewa begitu mahal, hasilnya juga tidak memuaskan. Kost biaya sewa itu digunakan aja untuk peningkatan kualitas data dan informasi di daerah. Karena sebenarnya yang menjadi masalah selama ini bukan pengirimannya, tetapi pengumpulannya dari unit yang paling bawah. Unit paling di bawah inilah yang perlu dibenahi supaya busway (istilah Pusdatin) ada penumpangnya.
Ketika unit paling bawah serta SDM nya sudah mantap, baru sewa jaringan… (ini fikiran bodoh saya), atau mungkin ada pemikiran jitu dari pembaca, silahkan dituangkan demi masukan untuk pemantapan SIKNAS kita
Betul sekali itu mas, tapi berdasarkan yang kami alami, ternyata membangun sebuah sistem itu tdk gambang dan perlu pemikiran dan tindakan konkrit serta kemampuan dan yang paling penting (dukungan pimpinan). satu minggu yang lalu kami mengadakan pertemuan pemetaan sik, telah terkumpul 19 kab/kota yang telah mengembangkan software dari 38 kab/kota. dari 19 tsb, variasi software yg tlh dikembangkan ada 10 kab/kota telah mengacu software sik ngawi, 3 mengembangkan sendiri, 3 bekerja sama dgn perguruan tinggi, atau praktisi. dalam pertemuan tersebut kita mengundang narasumber dari praktisi PT (ITS Surabaya) dan d-infokom. ternyata dari berbagai diskusi selama 2 hari, dapat ditarik kesimpulan, bahwa struktur data (jenis, jumlah) dan report format perlu diseragamkan, dalam rangka memudahkan kompatibilitas dan aksesibility integrasi data dan yang tidak kalah pening kemampuan SDM di masing2 daerah. Pengalaman kami menunjukkan betapa tidak mudahnya untuk mendapatkan format data yang bisa disepakati oleh masing2 pemegang program, sdh bbrp kali kami mengundang rapat, namun hasilnya masih belum maksimal. sbg contoh begitu banyaknya program dan laporan yang ada ttg penyakit menular, program gizi, yankes kepegawaian, farmakmin dll, data mana yang kita sepakati untuk dapat distandarisasi, sehingga memudahkan integrasi data, yang muaranya akan dihasilkannya sebuah database yang lengkap, sehingga semua kebutuhan data dapat diakses dari sini, bagaimana saran mas sudariyanto ? mohon masukan atas tanggapannya kami ucapka terima kasih, salam dari Jawa Timur……
Saya setuju dengan kesimpulan dari hasil diskusi Mas Syahrozi bahwa struktur data sebaiknya sama.Dan yg terpenting adalah struktur itu sebaiknya berbasis individu, baik itu pelayanan dalam gedung maupun luar gedung ataupun sarana.
Tetapi untuk mendapatkan format yang harus disepakati memang tidak mudah, yang terpenting adalah dukungan dari pimpinan dan support dari pengelola program. Kunci utamanya adalah anda harus memahami, menguasai manajemennya, dan mampu menjelaskan kepada pimpinan & ke pengeola program. Berikutnya, cari teman 1 s/d 3 orang, bina dia,samakan visi anda, kemudian sama-sama membentuk tim besar yang mewakili seluruh program. Sekarang saatnyalah menyusun struktur (output-proses-input).
Tetapi anda harus ingat bahwa progam di daerah itu memilki kiblat masing-masing di Pusat. Jadi perlu juga di masukkan saran ke Pusat supaya mereka dulu yang menyamakan struktur. Karena yang menyebabkan kita di daerah terfragmentasi antar program adalah kiblat di Pusat yang masing-masing ego akan membuat sendiri-sendiri. Akhirnya yg repot adalah orang kita yg ada di ujung tombak (paling bawah).
Penilaian saya, Jawa Timur paling siiip SIKnya, tinggal bagaimana carana cepat-cepat menyusun standarisasi bagi kab./kota yang belum memulai supaya tidak menyulitkan tim provinsi. Tetapi menyusun standarisasi sebaiknya mengikuti/ berpedoman dengan yang sudah ada supaya tidk sia2.
SIIIP……….
kalau bisa sewa yang mahal, kenapa harus nyari yang murah mas…